Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Antar Propinsi melalui Koordinasi Antar Instansi di Jawa Barat

Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas

Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan antar provinsi dari dan ke Jawa Barat saat ini memiliki kendala yang masih terus diupayakan solusi pemecahannya. permasalahan – permasalahan tersebut antara lain;

  1. Jawa Barat belum memiliki dasar peraturan yang mengatur persyaratan administrasi dan teknis tentang pemasukan hewan dan produk hewan ke / dari Jawa Barat. Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Lalulintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan yang Dibawa Masuk, Keluar atau Melalui Provinsi Jawa Barat sedang disusun oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
  2. Belum ada harmonisasi tentang izin pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan.
  3. Belum ada prosedur baku tentang prsedur pemeriksaan hewan dan produk hewan di check point sehingga prosedur di Jawa Barat berbeda dengan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
  4. Belum ada keseragaman format Sertifikat Veteriner atau SKKH sehinga sulit melalukan pemantauan kesehatan hewan yang berasal dari luar Propinsi.
  5. Diduga masih banyak ternak Sapi betina produktif yang masuk ke Jawa Barat dengan tujuan disembelih.
  6. Adanya jalan tol Pejagan yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat secara langsung tanpa melalui check point.
  7. Jawa Barat belum pernah melakukan Operasi Justisia atau Operasi Patuh Lalulintas Hewan dan Produk Hewan di check point.

2-foto2

Atas dasar permasalahan di atas, telah dilakukan pertemuan koordinasi yang melibatkan instansi terkait antara lain Direktorat Kesehatan Hewan; Pemerintahan Propinsi Jawa Barat dari unsur Biro Otda dan Kerjasama, Biro Perekonomian, BAPPEDA dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah; Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung; Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya alam (BBKSDA) Jawa Barat; dan Kepolisian Daerah POLDA) Jawa Barat  pada hari Selasa – Rabu Tanggal 25 – 26 Oktober 2016 di Aula Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.

3-foto3

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung diwakili oleh Kepala Subsi Pelayanan Operasional drh. Lussy Silvianingrum memaparkan tentang pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan antar propinsi yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang berada di 4 wilayah kerjanya yaitu Bandara Husein Sastranegara, Terminal Petikemas Gedebage, Kantor Pos MPC Bandung dan Pelabuhan Laut Cirebon. Karantina Pertanian sebagai salah satu instrumen dalam fungsi pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sangat mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memiliki peraturan hukum yang jelas seperti Peraturan Daerah. Namun, karantina pertanian juga mengingatkan didalam pertemuan tersebut bahwa hendaknya peraturan – peraturan yang akan diterbitkan tidak melampauhi kewenangan dari peraturan yang sudah ada di atasnya seperti Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah mengatur Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Karantina.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*