Publik Hearing Standar Pelayanan Publik SKP Kelas I Bandung Menjanjikan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu dan Tepat Biaya

sarana pelayanan publik

Publik Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP) SKP Kelas I Bandung telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 di Hotel Puri Khatulistiwa jalan Jatinangor KM. 20 Sumedang. Hadir dalam acara tersebut pihak – pihak yang peduli dengan pelayanan publik SKP Kelas I Bandung antara lain Ombudsman RI Wilayah Jawa Barat, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, SKI Kelas I Bandung, PT. Angkasa Pura II Husein Sastranegara, Kantor Pos MPC Bandung, BIB Lembang dan 47 perusahaan pengguna jasa karantina tumbuhan dan karantina hewan serta peserta perorangan yang bergerak dalam ekspor produk pertanian.

beritasspp2

Publik Hearing dilaksanakan karena adanya beberapa agenda perubahan bentuk pelayanan. Oleh karena itu, dihasilkan beberapa kesepakatan yang sangat penting bagi keberlangsungan pelayanan SKP Kelas I Bandung antara lain;

  1. Pelayanan di Kantor Wilker Gedebage dipindahkan ke Counter Pelayanan di Kantor Induk SKP Kelas I Bandung dikarenakan adanya permasalahan dalam penyediaan jaringan internet, efisiensi petugas fungsional tertentu dan jarak yang cukup dekat antara TPK Gedebage dengan kantor induk. Alasan terakhir ini juga yang sudah dilakukan oleh instansi lainnya antara lain Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Bandung dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung.
  2. Perubahan jam layanan di kantor Wilker Husein Sastranegara yang semula dari jam 06.00 – 16.00 WIB diubah menjadi 3 kategori yaitu jam 08.00 – 16.00 WIB untuk pelayanan outgoing kargo, jam 05.00 – 20.00 WIB untuk hand carry outgoing dan 05.00 – 21.00 WIB untuk incoming.
  3. Penambahan jenis media pembawa baru yang ditangani oleh petugas karantina antara lain pemasukan Sapi Potong ke Wilker pelabuhan Laut Cirebon dan Pemasukan Lilium ke Wilker Kantor Pos MPC Bandung. Prosedur pelayanan terhadap 2 jenis media pembawa tersebut akan diupload bersamaan dengan 1 berkas SPP dalam website SKP Kelas I Bandung.
  4. Pengawasan dan pencegahan gratifikasi dan pungutan liar (pungli) akan dilakukan secara bersama antara pengawas eksternal dengan pengawas internal melalui komunikasi dan koordinasi dalam bentuk pengelolaan pengaduan yang diawasi oleh Ombudsman RI Wilayah Jawa Barat.
  5. Kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani akan segera diupload oleh SKP Kelas I Bandung sebagai instansi penyelenggara SPP. Kesempatan diberikan kepada pengguna jasa dan masyarakat umum untuk merespon kesepakatan tersebut selama 7 hari kerja. Masukan akan ditanggapi oleh SKP Kelas I Bandung dan diupload kembali hingga tercapai kesepakatan. Jika selama masa tunggu tersebut tidak ada merespon, maka SPP akan disyahkan oleh Kepala SKP Kelas I Bandung dan mulai berlaku.

beritaspp3

Publik hearing ini merupakan kelanjutan dari publik hearing yang sudah dilaksanakan pada Bulan November 2014. Dengan dilaksanakannya publik hearing yang kedua ini, SKP kelas I Bandung berkomitmen dalam menjalankan UU No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. (Red).

image-439

image-440

 

image-441

image-442

image-443

Simpan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*